Koalisis FPP-MT Demo di Kobakma

Written by Yikwanak Jr on March 22, 2011 – 12:43 PM - Print This Post Print This Post

WAMENA [PAPOS] – Forum Peduli Pembangunan Masyarakat Mamberamo Tengah (FPP-MT) dan Koalisi Masyarakat Bersatu Peduli Pembangunan, Senin (21/3) melakukan demonstrasi di kantor Bupati Mamberamo Tengah di Kobakma.

Koordinator Lapangan (Korlap) aksi demo, Alkin Y. Yikwa dan Yarnus R. Weya, SE, kepada Papua Pos melalui telepon selularnya mengatakan, demo yang dilakukan oleh dua organisasi ini menuntut beberapa permasalahan yang selama ini terjadi di Kabupaten Mamberamo Tengah untuk segera diselesaikan oleh penjabat bupati.

Yarnus mengatakan, dalam aksi demo yang diterima langsung oleh Penjabat Bupati Mamberamo Tengah, JKH. Roembiak, SH, FPP-MT dan Koalisi Masyarakat Bersatu Peduli Pembangunan menuntut agar Penjabat Bupati Mamberamo Tengah segera menyelesaikan 9 persoalan yang terjadi di Kabupaten Mamberamo Tengah.

Tuntutan tersebut di antaranya, satu, Bupati Mamberamo Tengah segera mendesak KPK agar menindaklanjuti hasil audit BPK untuk diproses secara hokum. kedua, Bupati Mamberamo Tengah segera mengambil tindakan agar pimpinan SKPD dan stafnya yang tidak aktif dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya serta tidak memiliki SK PP untuk segera dinonaktifkan dari jabatannya dan dikembalikan ke kabupaten asalnya. Mereka mendesak Bupati Mamberamo Tengah supaya menindak semua SKPD yang tidak memberikan LPJ untuk tahun anggaran 2009 dan 2010 serta tidak dimasukkan sebagai pengguna anggaran untuk tahun 2011.

Ketiga, meminta bupati dan DPRD Mamberamo Tengah supaya mendesak KPU Provinsi Papua supaya segera mengeluarkan dan mengumumkan hasil PAW anggota KPU Mamberamo Tengah sesuai dengan hasil pertemuan tanggal 4 Maret 2011 di Jayapura. Empat, Bupati Mamberamo Tengah diminta segera memerintahkan kepala BKD Mamberamo Tengah untuk mempertanggungjawabkan penerbitan sertifikat prajabatan dan SK PNS bagi CPNS formasi 2008 dan mempertanggungjawabkan SK CPNS tahun 2009, serta meninjau kembali pembatalan CPNS tahun 2010 yang diselenggarakan tanggal 19 Desember 2010 yang ternyata telah diumumkan tanggal 18 Maret 2011 tanpa keabsahan.

Bupati Mamberamo Tengah juga diminta segera mengistruksikan Kepala Bagian Keuangan yang selama ini memotong gaji PNS dan CPNS tanpa alasan yang jelas untuk diproses secara hukum yang berlaku. Bupati Mamberamo Tengah diminta untuk mengambil kebijakan membebaskan tokoh pejuang Kabupaten Mamberamo Tengah, Ronny Pagawak, SE tanpa syarat karena tidak ada bukti dan dasar hukum yang jelas dari pengadu. Bupati dan Ketua DPRD Mamberamo Tengah juga diminta untuk mengajukan pergantian Kapolres Pembantu (LO) karena dinilai tidak menjalankan tupoksinya dan tuntutan lainnya.

Penjabat Bupati Memberamo Tengah JKH. Roembiak, melalui telepon selularnya kepada Papua Pos membenarkan adanya demo di Kobakma oleh masyarakat. “Tadi masyarakat Mamberamo Tengah demo di kantor bupati. Mereka menyampaikan sekitar 9 tuntutan dan mau palang kantor bupati tapi saya bilang kalau kantor dipalang sama saja dengan usir saya (bupati) jadi masyarakat tidak jadi palang. Mereka menuntut supaya permintaan mereka segera ditindaklanjuti oleh bupati dalam waktu dekat ini,” kata Bupati Roembiak.

Aspirasi masyarakat menyangkut tindakan dari PNS, kata Bupati Roembiak dirinya akan serahkan kepada gubernur dan juga akan memberlakukan PP Nomor 53 yang mengatakan, seorang PNS yang tidak bekerja berturut-turut selama 46 hari di tempat tugasnya bisa diusulkan untuk dilakukan pemberhentian dari PNS. Untuk KPU, Bupati Rombiak menegaskan, jika tetap tidak berkantor di Kobakma maka semua dana Pilkada tidak akan diberikan. [fredy]
________________________________
sumber: Papua Pos
Written by fredi/Papos
Tuesday, 22 March 2011 00:00


Posted in Pemerintahan, Sosial & Politik | No Comments »

Leave a Comment

RSS

  • Calendar

    March 2011
    M T W T F S S
    « Jan   Apr »
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  
  • Categories

  • Archives