FKPPD-KPTPP Minta Caretaker Tolikara dan Mamteng Dicopot

Written by Yikwanak Jr on March 22, 2011 – 12:49 PM -

Logo Pemkab MamtengJAYAPURA [PAPOS] – Rencana mahasiswa-mahasiswa dan elemen masyarakat kabupaten Mambramo Tengah dan Kabupaten Tolikara untuk melakukan aksi demo ke kantor Gubernur dok II, Jayapura. Bahkan mereka mengancam akan menduduki kantor Gubernur hingga kedua penjabat mengundurkan diri, Papua Pos edisi Senin [21/3] bukan hanya gertak sambal belaka, tetapi dibuktikan dengan hadirnya ratusan masyarakat dari kedua kabupaten dengan melakukan aksi demo ke kantor Gubernur Papua, dok II Jayapura, Senin [21/3] sekitar 13.00 Wit.

Ratusan massa mentasanamakan Forum Komunikasi Peduli Pembangunan Daerah Kawasan Pegunungan Tengah Provinsi Papua (FKPPD-KPTPP) mendesak Gubernur Provinsi Papua, Barnabas Suebu SH mencopot penjabat Bupati Tolikara, Washington Turnip, SH, MM dan penjabat Bupati Memberamo Tengah, Johanis Kies Harold Rumbiak, SH, M. Hum.

Permintaan FKPPD-KPTPP untuk mencopot kedua Penjabat Bupati bukan tidak beralasan. Lantaran dari penilaian FKPPD-KPTPP kedua penjabat gagal melaksanakan salah satu tugas utama di kabupaten Mamteng dan Tolikara, terutama pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil kepala daerah di Kabupaten Tolikara dan Kabupaten Memberamo Tengah (Mamteng).

Massa sedikitnya 300 an langsung pimpin langsung oleh coordinator lapangan, William Wandik, S.IP, Senin (20/3) siang sekitar pukul 13.00 Wit mendatangi kantor Gubernur untuk menyampaikan aspirasya. Aspirasi diterima langsung oleh sekretaris daerah [sekda] provinsi Papua, drh. Constan Karma.

Dari pantauan Papua Pos, sebelum aspirasi diserahkan ke Gubernur Provinsi Papua melalui sekda. Massa terlebih dahulu melakukan orasi dengan mengelilingi halaman kantor Gubernur dengan sejumlah spanduk yang tertuliskan. “Masyarakat Membramo Tengah meminta ke Gubernur Provinsi Papua segera memberhentikan Penjabat Bupati Johanes Kies Herold Rumbiak.SH, M,Hum karena gagal menfasilitasi pelaksanaan pemilukada dan menciptakan konflik horizontal,”

Selain itu, mereka juga meminta ke Gubernur Provinsi Papua untuk memberhentikan penjabat Bupati Washington Turnip,SH,MM karena gagal menfasilitasi pelksanaan pemilukada 2010 intervensi lembaga KPU dan telah menciptakan konflik horizontal serta masyarakat forum peduli pembangunan daerah kawasan Pegunungan Tengah Provinsi Papua meminta kepada Gubernur Provinsi Papua segera mengganti penjabat Bupati Tolikara dan Penjabat Bupati Memberamo Tengah

Bahkan massa juga mengancam, apabila dalam kurun 1-3 hari tidak ada jawaban dari Gubernur Papua, maka massa berjanji akan memboikot tahapan pelaksanaan pemilukada di Kabupaten Tolikara dan Kabupaten Membramo Tengah.’’Kedua Penjabat menghambat proses pelaksanaan pemilukada. Oleh karena itu, kedua penjabat harus dicopot,’’ kata massa dalam saat berorasi.

Selalu Salahkan KPU

Sementara koordinator lapangan, Wiliams Wandik, S.IP mengaku sangat heran dan lucu melihat Penjabat Bupati Tolikara yang selalu mempersalahakan keputusan KPU Provinsi Papua tentang pembahasan pengangkatan keanggotaan KPU Kabupaten Tolikara, bahkan tidak tidak pernah memfasilitasi KPU untuk melakukan tahapan pemilukada di Kabupaten Tolikara. “Penjabat Bupati Tolikara memblokir dana pemilukada tahun anggaran 2010 sebesar Rp 18 Miliar,” ujar Wiliams saat berorasi.

Tak sampai disitu saja, Wiliams juga menilai penjabat Tolikara tidak mampu mengendalikan suhu politik yang kian makin memanas ditengah-tengah masyarakat. Justru kehadiran penjabat ini disinyalir ikut bermain untuk kepentingan salah satu elit politik kandidat Bupati dari salah satu partai berkuasa di kabupaten Tolikara yang menginginkan tahapan pemilukada tidak boleh berjalan sebelum putusan Mahkamah Agung tentang keputusan KPU Provinsi Papua yakni pergantian KPU Tolikara yang notabene secara langsung Penjabat Bupati, Ketua DPRD, dan Sekda Kabupaten Tolikara mengitervensi tugas kewenangan KPU.

Lucunya kata dia, Penjabat Bupati serta Sekda Tolikara sengaja menahan surat pengusulan calon Sekretaris KPU Tolikara dengan batasan waktu yang tidak jelas, sehingga terjadi kefakuman dilingkungan disecretariat KPU Kabupaten Tolikara pasca pengunduran diri.

Pembunuhan Carakter

Demikian juga kata dia kinerja Penjabat Bupati Memberamo Tengah. Penjabatnya dituding melakukan pembunuhan carateker Sekda Membramo Tengah atas nama Hans Yikwa S.Pd. Bahkan, memblokir dana APBD tahun 2010 hingga tahun 2011 selama 4 kali dan tidak menyetujui alokasi anggaran untuk KPU Memberamo Tengah. Penjabat Bupati Memberamo Tengah juga diduga memprovokasi masyarakat untuk melakukan tindakan-tindakan anarkhis di ibu Kota Kabupaten serta diduga melakukan penganiayaan terhadap staf kepegawaian, staf keuangan, kepala dinas pendidikan dan kebudayaan dan kepala tukang bangunan SD, bahkan memblokir penerbangan masuk keluar Kota di Kabupaten Kobakma.

Setelah menyampaikan orasi-orasi selama 2 jam, akhirnya massa bertemu dengan Sekda Provinsi Papua, Drh Constan Karma. Pada saat itu, Wiliams Wandik selaku coordinator lapangan membacakan pernyataan sikap yang ditujukan kepada Gubernur yang intinya meminta penjabat Bupati Tolikara dan Penjabat Bupati Memberamo Tengah segera di copot dari jabatannya.

“Kami meminta dengan hormat kepada pak Gubernur segera mengabulkan permintaan kami dalam satu minggu kedepan. Nah, apabila tidak di kabulkan maka seluruh masyarakat kedua daerah akan melakukan pemalangan secara komprehensif pada perkantoran di kedua daerah dan akan menurunkan massa yang lebih besar untuk menduduki kantor Gubernur Provinsi Papua,” tegasnya.

Usai membacakan pernyataan sikap, Wiliam Wandik menyerahkan surat pernyataan kepada Sekda Provinsi Papua, Drh Constan Karma guna ditindak lanjuti kepada Gubernur Provinsi Papua. Drh. Constan Karma menyampaikan tentang pernyataan sikap yang disampaikan Forum FKPPD-KPTPP akan ditindak lanjuti kepada Gubernur untuk di bahas lebih lanjut. “Saya akan menyampaikan aspirasi ini kepada Bapak Gubernur besok kareka Bapak Gubernur dan wakil sedang tidak ada di tempat. Aspirasi ini akan saya teruskan dan akan dibicarakan bersama bapak Gubernur,” jelas Constan Karma di hadapan Massa

Pada kesempatan itu, massa meminta agar dalam tiga hari ini, massa kembali datang untuk menagih dan ingin mendengar langsung hasil pernyataan itu. Hal ini pun disanggupi Sekda dan meminta agar bertemu, besok hari Rabu [23/3].[loy/sari]
_____________________________________
Sumber: Papua Pos
Written by Loy/Sari/Papos
Tuesday, 22 March 2011 00:00


Posted in Pemerintahan, Sosial & Politik | 4 Comments »

Penjabat Bupati Tidak Tahu Penerimaan CPNS Mamteng

Written by Yikwanak Jr on March 22, 2011 – 12:46 PM -

WAMENA [PAPOS] – Penjabat Bupati Mamberamo Tengah, JKH. Roembiak, SH mengatakan, dalam melakukan seleksi penerimaan CPNS tahun 2010 ia tidak pernah diberitahu oleh Kepala Bagian Kepegawaian Kabupaten Memberamo Tengah.

“Penerimaan CPNS tahun 2010 di Kabupaten Mamberamo Tengah tanpa sepengetahuan saya. Semua diatur dan dilakukan sendiri oleh kepala Bagian kepegawaian. Bupati tidak pernah dilaporkan dan didengarkan,” kata Bupati Roembiak kepada Papua Pos melalui telepon selularnya dari Kobakma, Senin (21/3).

Menurut Bupati Roembiak, dalam pengumuman hasil tes CPNS tahun 2010 untuk Kabupaten Memberamo Tengah juga terdapat kesalahan karena yang harus bertanda tangan dalam SK pengumuman tersebut adalah dirinya sebagai penjabat bupati namun yang tercantum adalah tandatangan sekda. Bahkan, menurut Bupati Roembiak, tandatangan sSekda tersebut juga dipalsukan karena Sekda sudah beberapa bulan menderita penyakit stroke.

“Sekda itu sakit stroke sejak bulan Oktober lalu sampai sekarang, dan dia (sekda) tidak bisa bikin apa-apa, jadi itu bukan sekda yang tanda tangan,” tegas Bupati Roembiak. Bupati Roembiak juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah menandatangani dan mengeluarkan SK Nomor 1 Tahun 2011 tentang pengumuman hasil CPNS tahun 2010.

Menurutnya, yang sebenarnya SK Bupati Nomor 1 Tahun 2011 adalah tentang penunjukan pembentukan tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Mamberamo Tengah tahun 2011, bukan pembentukan tim anggaran pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah tahun 2011. Nomor yang sama dipakai untuk mengeluarkan hasil pengumuman CPNS tahun 2010, jadi menurut Roembiak keputusan bupati belum dikeluarkan untuk pengumuman tersebut karena ada yang mengurus menyangkut keputusan bupati. [fredy]
_____________________________
sumber: Papua Pos
Written by fredi/Papos
Tuesday, 22 March 2011 00:00


Posted in Pemerintahan | No Comments »

Koalisis FPP-MT Demo di Kobakma

Written by Yikwanak Jr on March 22, 2011 – 12:43 PM -

WAMENA [PAPOS] – Forum Peduli Pembangunan Masyarakat Mamberamo Tengah (FPP-MT) dan Koalisi Masyarakat Bersatu Peduli Pembangunan, Senin (21/3) melakukan demonstrasi di kantor Bupati Mamberamo Tengah di Kobakma.

Koordinator Lapangan (Korlap) aksi demo, Alkin Y. Yikwa dan Yarnus R. Weya, SE, kepada Papua Pos melalui telepon selularnya mengatakan, demo yang dilakukan oleh dua organisasi ini menuntut beberapa permasalahan yang selama ini terjadi di Kabupaten Mamberamo Tengah untuk segera diselesaikan oleh penjabat bupati.

Yarnus mengatakan, dalam aksi demo yang diterima langsung oleh Penjabat Bupati Mamberamo Tengah, JKH. Roembiak, SH, FPP-MT dan Koalisi Masyarakat Bersatu Peduli Pembangunan menuntut agar Penjabat Bupati Mamberamo Tengah segera menyelesaikan 9 persoalan yang terjadi di Kabupaten Mamberamo Tengah.

Tuntutan tersebut di antaranya, satu, Bupati Mamberamo Tengah segera mendesak KPK agar menindaklanjuti hasil audit BPK untuk diproses secara hokum. kedua, Bupati Mamberamo Tengah segera mengambil tindakan agar pimpinan SKPD dan stafnya yang tidak aktif dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya serta tidak memiliki SK PP untuk segera dinonaktifkan dari jabatannya dan dikembalikan ke kabupaten asalnya. Mereka mendesak Bupati Mamberamo Tengah supaya menindak semua SKPD yang tidak memberikan LPJ untuk tahun anggaran 2009 dan 2010 serta tidak dimasukkan sebagai pengguna anggaran untuk tahun 2011.

Ketiga, meminta bupati dan DPRD Mamberamo Tengah supaya mendesak KPU Provinsi Papua supaya segera mengeluarkan dan mengumumkan hasil PAW anggota KPU Mamberamo Tengah sesuai dengan hasil pertemuan tanggal 4 Maret 2011 di Jayapura. Empat, Bupati Mamberamo Tengah diminta segera memerintahkan kepala BKD Mamberamo Tengah untuk mempertanggungjawabkan penerbitan sertifikat prajabatan dan SK PNS bagi CPNS formasi 2008 dan mempertanggungjawabkan SK CPNS tahun 2009, serta meninjau kembali pembatalan CPNS tahun 2010 yang diselenggarakan tanggal 19 Desember 2010 yang ternyata telah diumumkan tanggal 18 Maret 2011 tanpa keabsahan.

Bupati Mamberamo Tengah juga diminta segera mengistruksikan Kepala Bagian Keuangan yang selama ini memotong gaji PNS dan CPNS tanpa alasan yang jelas untuk diproses secara hukum yang berlaku. Bupati Mamberamo Tengah diminta untuk mengambil kebijakan membebaskan tokoh pejuang Kabupaten Mamberamo Tengah, Ronny Pagawak, SE tanpa syarat karena tidak ada bukti dan dasar hukum yang jelas dari pengadu. Bupati dan Ketua DPRD Mamberamo Tengah juga diminta untuk mengajukan pergantian Kapolres Pembantu (LO) karena dinilai tidak menjalankan tupoksinya dan tuntutan lainnya.

Penjabat Bupati Memberamo Tengah JKH. Roembiak, melalui telepon selularnya kepada Papua Pos membenarkan adanya demo di Kobakma oleh masyarakat. “Tadi masyarakat Mamberamo Tengah demo di kantor bupati. Mereka menyampaikan sekitar 9 tuntutan dan mau palang kantor bupati tapi saya bilang kalau kantor dipalang sama saja dengan usir saya (bupati) jadi masyarakat tidak jadi palang. Mereka menuntut supaya permintaan mereka segera ditindaklanjuti oleh bupati dalam waktu dekat ini,” kata Bupati Roembiak.

Aspirasi masyarakat menyangkut tindakan dari PNS, kata Bupati Roembiak dirinya akan serahkan kepada gubernur dan juga akan memberlakukan PP Nomor 53 yang mengatakan, seorang PNS yang tidak bekerja berturut-turut selama 46 hari di tempat tugasnya bisa diusulkan untuk dilakukan pemberhentian dari PNS. Untuk KPU, Bupati Rombiak menegaskan, jika tetap tidak berkantor di Kobakma maka semua dana Pilkada tidak akan diberikan. [fredy]
________________________________
sumber: Papua Pos
Written by fredi/Papos
Tuesday, 22 March 2011 00:00


Posted in Pemerintahan, Sosial & Politik | No Comments »
RSS

  • Calendar

    March 2011
    M T W T F S S
    « Jan   Apr »
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  
  • Categories

  • Archives